IQPLUS, (8/11) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan bahwa jumlah transaksi melalui e-katalog atau katalog elektronik lembaga itu telah mencapai Rp161,3 triliun per 27 Oktober 2023. Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pencapaian transaksi tersebut diikuti dengan 6,9 juta produk yang sudah tayang di e-katalog. "Jika di 2022 ada 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp83,9 triliun, alhamdulillah pada 27 Oktober 2023 produk tayang sudah mencapai 6,9 juta produk dan yang bertransaksi sudah mencapai Rp161,3 triliun," kata Hendrar dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Selasa. Dalam laporannya, Hendrar menyampaikan bahwa saat ini kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional tengah berada pada tren yang positif. Hal itu tercermin melalui realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) yang mencapai 90 persen per 27 Oktober 2023. Angka tersebut tumbuh signifikan jika dibandingkan belanja PDN pada 2022 yang tercatat di angka 76 persen. Kemudian pertumbuhan positif juga tercermin dari realisasi pengadaan barang dan jasa Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) yang tercatat mencapai 37,6 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah sebesar 40 persen. "Barang jasa untuk UMKK atau Usaha Mikro Kecil Koperasi di mana tahun 2022 mencatat angka 36,1 persen, dan alhamdulllah di 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6 persen," terangnya. (end/ant)